Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung mengenai perizinan. Saat ini, masih terdapat beberapa daerah yang masih belum memberikan kemudahan perizinan secara signifikan.Salah satu sektor perizinan yang disoroti oleh Jokowi adalah pada sektor properti. Hal ini pun kerap kali dikeluhkan oleh dunia usaha, disadur dari economy.okezone.com.
"Perizinan, ini masalah klasik dan sering membuat jengkel para pengembang properti karena mereka ingin cepat dan di kita mempersulit. Seperti ini yang harus dihilangkan," ujarnya di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat, (11/8/2017).
Jokowi pun meminta agar semua peraturan daerah (perda) yang menghambat perkembangan dunia usaha untuk dihapus. Pemerintah daerah pun diminta untuk tidak menerbitkan aturan yang menghambat investasi.
"Saya titip semua perda-perda yang meruwetkan itu langsung dihilangin sajalah, batalin. Enggak usah membuat perda yang banyak. Semakin sedikit membuat perda semakin baik. Apalagi yang meruwetkan hal-hal yang sebetulnya mudah," ungkapnya.
Jokowi pun akan segera bertindak cepat untuk melakukan pengecekan kepada kepala daerah tentang perizinan. Jokowi juga akan berkoordinasi dengan Real Estate Indonesia.
"Sekali lagi akan cek satu per satu ke REI untuk cek lagi, daerah-daerah mana yang masih sulit. Nanti saya langsung telefon gubernur, bupati, wali kota. Kita harusnya enggak urus-urus seperti itu, tapi memang harus kita urus. Kalau enggak, enggak rampung-rampung masalah seperti tadi. Karena kita enggak tau kita ini senang membelenggu diri kita sendiri dengan peraturan yang banyak, peraturan perizinan yang jelimet," ungkapnya.
Menurut Jokowi, pemerintah telah memangkas hampir 50% dari total jumlah izin pembangunan rumah. Jokowi pun meminta agar perizinan ini dipangkas secara lebih besar pada berbagai sektor.
"Tapi mohon maaf, ini juga masih kurang, baru 50%. Potong saja jadi 10%, udah. Izin itu digabung-gabung ajalah, dulu ini sebenarnya cuma syarat. Syarat dijadikan izin, yang banyak seperti itu, benar enggak? Syarat kok jadi izin, itu yang harus dihilangkan hal-hal seperti ini," katanya.
Peran pengusaha nantinya diharapkan dapat turut berkontribusi pada pemangkasan perizinan ini. Real Estate Indonesia pun diharapkan dapat melaporkan kepada Jokowi jika masih terdapat izin yang memberatkan.
"Tolong nanti untuk REI yang masih banyak izinnya, yang belum dipangkas, yang masih memberatkan, tolong diberitahukan kepada saya," tukasnya.
Share
