Pemerintah saat ini masih terus melakukan pembangunan rumah murah. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh rumah murah.Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), jumlah backlog perumahan saat ini mencapai 11,4 juta rumah. Pada 2018, angka kebutuhan perumahan ini akan meningkat hingga 2 kali lipat seperti disadur dari economy.okezone.com.
"Tahun depan kami akan lipat dua kali, saya sudah bilang ke Pak Menteri PU, Bu Rini, BUMN, Dirut BTN lipat dua kali. Kalau melihat seperti ini sudah harus berani," kata Jokowi di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat, (11/8/2017).
Hanya saja, dalam pembangunan perumahan ini terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi oleh pemerintah. Salah satunya adalah kendala pada ketersediaan lahan.
"Ini juga masalah besar yang kita hadapi. Jumlah penduduk terus bertambah tapi lahan tersedia selalu tetap dan kita tidak memiliki bank tanah (land bank). Ini kalau enggak kita selesaikan, ya sampai kapan pun akan kesulitan kalau enggak punya land bank-nya," ungkap Jokowi.
Untuk itu, Jokowi pun meminta agar setiap daerah menyiapkan bank tanah. Hal ini perlu dilakukan agar spekulan atau mafia tanah tidak menguasai tanah sehingga harga tanah tidak terkendali.
Namun, bank tanah ini dinilai sulit untuk disediakan di Pulau Jawa karena sempitnya lahan. Untuk itu, bank tanah perlu dikembangkan pada daerah di luar Pulau Jawa.
"Ya kalau kita melihat di Jawa sudah sulit. Pertama harganya sangat mahal, yang kedua dimana lokasinya udah sulit. Kalau di luar Jawa, saya sudah perintah Menteri BPN (Sofyan Djalil), Menteri LHK (Siti Nurbaya), untuk mulai melihat, mencari agar nantinya bisa kita dapatkan lahan yang dipakai untuk land bank masa depan," ujarnya.
Persoalan lainnya adalah terkait perencanaan dan pengendalian tata ruang, terutama integrasi perumahan dengan fasilitas publik. Hal ini pun menjadi tantangan besar bagi pemerintah ke depannya.
"Saya tahu banyak pengembang menarik diri karena susah mendapatkan, misalnya alokasi untuk air bersih, untuk rencana lokasi perumahannya, atau tidak terintegrasi dengan transportasi umum yang ada. Ini kewajiban pemda untuk melihat tata ruang yang ada sehingga terintegrasi perumahan dengan fasilitas-fasilitas publik yang ada," ujar Jokowi.
Saat ini, pemerintah memang telah memberikan berbagai kemudahan pada sektor perizinan dalam pembangunan rumah. Perizinan di beberapa daerah tercatat mencapai 6,5 jam.
Pemerintah daerah diminta untuk terus menyederhanakan izin pada sektor investasi. Bahkan, waktu pengurusan perizinan diminta lebih singkat dibandingkan dengan pengurusan perizinan di pusat.
"Ya jangan tiga jam dong. Lebih cepat dari itu. Kalau di pusat 3 jam di daerah 1 jam atau 2 jam. Itu baru. Semuanya akan bergerak," ujarnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo hari ini menghadiri peresmian pembukaan pameran Indonesia properti expo di Jakarta Convention Center. Masyarakat pun tampak antusias mengikuti pameran ini.
"Kenapa ramai? Saya lihat harganya yang ada di Depok, yang ada di Lebak, Tangerang dan Bekasi, Bogor, Sukabumi, harganya rata-rata antara Rp110 sampai Rp140 (juta) harganya. Cicilannya per bulan hampir rata-rata Rp800 sampai Rp900 (ribu per bulan). Ini sangat terjangkau sekali oleh masyarakat," ujarnya.
Pembangunan rumah pada berbagai daerah pun akan dilakukan secara berkelanjutan. Diharapkan, upaya ini juga memberikan multiplier efek bagi lini bisnis lainnya.
"Tadi tanya, kita satu hari sudah 200. 200 lebih yang sudah pesan. Artinya apa, kalau mereka sudah dapat nomor pesan, mereka lihat lokasinya dimana, baru nanti akad. Saya melihat respon masyarakat terhadap rumah bagus sekali. Baik menggerakan sektor-sektor yang lain karena industri genteng, cat, bata, kayu, semuanya, pintu, jendela semuanya akan bergerak baik," tukasnya.
Share
